2 Dekade Perdamaian Aceh, Gubernur Mualem: Masa Perdamaian Terpanjang di Dunia

Keterangan foto : Gubernur Aceh Muzakir Manaf, bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., dalam Peringatan 2 Dekade (20 Tahun) Damai Aceh, di BMA, Jumat, 15/8/2025. Foto: Ist.

Liputan07| BANDA ACEH – Perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam merupakan masa perdamaian terpanjang di dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dalam sambutannya pada peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh, di Balai Meuseuraya Aceh, Jum’at (15/8/2025).

“Hari ini, genap 20 tahun perdamaian Aceh. Ini adalah waktu yang panjang. Waktu yang membosankan, waktu yang menggairahkan, waktu yang penuh tantangan. Ini adalah waktu perdamaian terpanjang yang pernah ada jika dibandingkan dengan perdamaian di negara lain,” ujar pria yang akrab disapa Mualem itu.

Selanjutnya Mualem mencontohkan beberapa perjanjian perdamaian yang hanya berusia seumur jagung di sejumlah belahan dunia. Seperti konflik antara India dan Kashmir, konflik thailand dengan Pattani, konflik Philipina dengan Moro, serta sejumlah konflik lainnya.

Bahkan, dalam rentang 20 tahun terakhir, Aceh bertransformasi menjadi wilayah yang aman dan demokratis, salah satu daerah teraman di Indonesia. Mualem meyakini, suasana kondusif ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan.

Dalam sambutannya, Mualem mengungkapkan, dalam rentang waktu yang panjang ini, meski butir-butir perjanjian perdamaian belum seluruhnya ditepati oleh Pemerintah Pusat, namun para kombatan GAM tetap menjalankan perdamaian dengan ikhlas.

“Dalam rentang waktu 2 Dekade ini, kita menjalani perdamaian dengan ikhlas. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Pusat untuk menjalankan dan menepati seluruh butir-butur perjanjian yang kita sepakati karena saat ini baru sekitar 30 persen saja yang ditepati,” kata Mualem.

Muzakir Manaf yang merupakan mantan Panglima GAM menambahkan, selama ini para kombatan dijanjikan berbagai hal termasuk pengadaan lahan, namun hingga kini belum terealisasi.

Gubernur mengungkapkan, kendala yang kerap terjadi adalah dinamika pergantian di tingkat menteri, khususnya Menteri Pertanahan. “Pergantian di tingkat menteri yang kerap terjadi inilah yang membuat kami harus berulang kali datang dan menjelaskan hal yang sama.”

“Untuk itu, kepada teman-teman kombatan, saya imbau untuk tetap bersabar. Sebagai pimpinan, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah ini, saya akan menghadap Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai hal terkait poin-poin perdamaian yang belum diaplikasikan,” ungkap Mualem.

Gubernur menjelaskan, jika pengadaan lahan memakan waktu yang lama, maka mungkin lebih baik mengajukan dana abadi bagi mantan kombatan.

Pos terkait