Liputan07 | Meureudu – Dr. Munawar Ibrahim resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Pidie Jaya periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung Senin malam (7/9) di Aula Bappeda Pidie Jaya dan dipimpin langsung oleh Ketua ICMI Aceh, Dr. Taqwaddin Husin, SJ, SE, MS.
Pelantikan tersebut menjadi momen bersejarah bagi perjalanan ICMI di Pidie Jaya. Kepengurusan baru diharapkan mampu menghadirkan gagasan dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, dengan menjadikan tradisi intelektual, nilai keislaman dan kepentingan masyarakat sebagai pijakan utama organisasi.
Panitia Pelaksana Pelantikan Teuku Syakur, S.Pd menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari semangat kebersamaan para pengurus. Menurutnya, seluruh pembiayaan pelantikan bersumber dari solidaritas pengurus ICMI.
Dalam sambutannya, Ketua ICMI Aceh Dr. Taqwaddin menyebut pelantikan itu sebagai momen penting dan bersejarah bagi ICMI Pidie Jaya. Ia mengingatkan para pengurus agar tidak berkecil hati meskipun Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya tidak dapat hadir.
“Selamat kepada Dr. Munawar Ibrahim dan seluruh pengurus ICMI Pidie Jaya periode 2026–2031,” ujar Taqwaddin. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
Taqwaddin juga menggarisbawahi tiga hal fundamental dalam menggerakkan organisasi, yakni komunikasi, konsultasi dan koordinasi. “Kalau ini sudah lancar, yang lain tinggal ikut saja,” katanya.
Taqwaddin yang juga Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor itu menilai ICMI tidak sulit untuk dikelola karena para pengurusnya merupakan orang-orang yang telah mapan, baik dari sisi kapasitas maupun ekonomi. Ia berharap kemapanan tersebut dapat ditransformasikan menjadi energi intelektual dan sosial untuk kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Taqwaddin menegaskan ICMI bukan organisasi underbow pemerintah, namun juga bukan oposisi. “ICMI hadir sebagai mitra intelektual yang memberikan sumbang pikir, gagasan dan kritik konstruktif bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
