Liputan07 | Banda Aceh — Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo atas beroperasinya kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, untuk lalu lintas umum mulai Minggu (20/9/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) atas rampungnya pembangunan jembatan permanen yang menjadi bagian penting dalam pemulihan konektivitas transportasi di jalur nasional Banda Aceh–Medan.
“Pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Satgas PRR Bapak Tito Karnavian dan Menteri PU Bapak Dody Hanggodo atas selesainya pembangunan serta beroperasinya Jembatan Krueng Tingkeum untuk masyarakat,” ujar Dek Fadh di sela kunjungan kerjanya di Semarang.
Dek Fadh mengatakan, beroperasinya kembali jembatan tersebut sangat dinantikan masyarakat Aceh, mengingat Jembatan Krueng Tingkeum memiliki posisi strategis sebagai urat nadi dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta arus transportasi di jalur nasional Banda Aceh–Medan.
Menurutnya, keberadaan jembatan permanen tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melintas, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa antara Aceh dan Sumatera Utara. Karena itu, Pemerintah Aceh menyambut baik selesainya pembangunan jembatan tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana.
“Ini tentu sangat berarti bagi masyarakat. Jalur ini merupakan akses utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Aceh dengan Sumatera Utara. Dengan beroperasinya kembali jembatan permanen, kita berharap mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat kembali berjalan lebih lancar,” katanya.
Jembatan Krueng Tingkeum sebelumnya terputus akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Bireuen pada November 2025. Selama proses pembangunan kembali, masyarakat dan pengguna jalan mengandalkan jembatan Bailey sebagai jalur sementara dengan sistem buka-tutup arus kendaraan.
Penggunaan jembatan sementara tersebut menyebabkan arus lalu lintas harus diatur secara bergantian dan pada waktu tertentu menimbulkan antrean kendaraan, terutama karena jalur tersebut merupakan salah satu koridor utama pergerakan orang dan barang di kawasan Aceh dan Sumatera Utara.
Dengan beroperasinya jembatan permanen, Pemerintah Aceh berharap konektivitas transportasi di kawasan tersebut semakin lancar serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dan pelaku distribusi logistik.
