Liputan07 | Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai program strategis nasional yang digagas oleh pemerintah pusat dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar, Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. M. Ali, S.Sos., M.Si, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (4/6/2025).
Rapat yang digelar secara daring turut dihadiri Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi SH MH, Plt. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Trizna Darma ST, Sekretaris Bappeda Abdul Mukti, Kepala Bagian Hukum Rafzan Amin SH, MM, Kepala Bagian Ekonomi Darwan Asrizal SE, MT, Plt Sekretaris Dinas Pangan, Kabid Perencanaan PUPR serta perwakilan dari BPS Aceh, Kodim 0101/KBA, dan Polres Aceh Besar.
Dalam keterangannya, H. M. Ali menyambut baik langkah-langkah pemerintah pusat dalam menekan laju inflasi di berbagai daerah. Ia menyebut bahwa kondisi inflasi di Aceh Besar saat ini justru menunjukkan tren yang menggembirakan.
“Alhamdulillah, pada periode akhir Mei hingga awal Juni ini, Aceh Besar telah memasuki fase deflasi. Ini menunjukkan sinyal positif dan hasil dari kerja keras semua pihak dalam menjaga stabilitas harga di lapangan,” ujar H. M. Ali dengan optimis.
Menurutnya, deflasi yang terjadi merupakan buah dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran aktif Forkopimda dalam ikut menjaga distribusi barang dan keamanan pasokan bahan pokok di pasar-pasar tradisional.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula sejumlah program prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya termasuk pembangunan tiga juta rumah rakyat, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurut H. M. Ali, Pemkab Aceh Besar siap mendukung penuh langkah-langkah ini dengan menyesuaikan regulasi daerah.
“Kami melihat langkah pemerintah pusat ini sangat strategis dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kami sedang memproses regulasi yang diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan di tingkat daerah. Dan kami sudah menyampaikannya kepada bupati dan wakil bupati terkait pembebasan BPHTB dan PBG, dan hasil dari pembahasan zoom meeting hari ini juga akan kami sampaikan kepada kepala daerah,” jelasnya.
