“Pengembangan sektor peternakan dan perkebunan menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pendapatan masyarakat di pedesaan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal yang kita miliki,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si dalam paparannya menjelaskan bahwa Program Alternative Development merupakan strategi nasional untuk memberikan alternatif mata pencaharian yang legal bagi masyarakat di wilayah rawan narkotika, khususnya yang sebelumnya menggantungkan ekonomi pada tanaman terlarang.
“Program Alternative Development ini bertujuan memberikan solusi nyata kepada masyarakat agar memiliki pilihan ekonomi yang lebih baik, legal, dan berkelanjutan,” ujar Dedy.
Ia menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan BNN tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“BNN tidak hanya melakukan pemberantasan, tetapi juga membangun alternatif ekonomi agar masyarakat tidak kembali pada aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.
Kepala BNN Aceh juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program AD.
“Karena pemberdayaan seperti pengembangan kopi, jagung, kunyit, dan komoditas pertanian lainnya telah menunjukkan hasil positif di sejumlah wilayah binaan BNN Aceh, termasuk adanya kelompok usaha yang mulai berkembang dan memiliki akses pasar lebih luas,” pungkasnya.(**)
