Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menegaskan bahwa penyaluran bantuan sarpras merupakan bagian integral dari strategi Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan dan mendukung stabilitas harga. “Sebagai wujud kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kapasitas produksi pangan, Bank Indonesia menyalurkan bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok tani dan peternak. Kami berharap sarpras ini dapat mendorong produktivitas dan menjadi model pengembangan klaster pangan yang berdaya saing di Aceh,” ujar Agus.
Sinergi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Bank Indonesia juga diarahkan untuk memperkuat posisi Aceh sebagai sentra produksi pangan regional. Aceh memiliki potensi besar pada komoditas beras, telur ayam, produk peternakan, maupun pada produksi garam.
Asisten II Sekda Aceh, T. Robby Irza, dalam sambutannya turut menekankan pentingnya penguatan sektor pangan yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Beliau menyampaikan harapan agar program seperti ini tidak hanya berhenti di Aceh Besar, tetapi juga dapat diimplementasikan di kabupaten/kota lain sehingga penguatan komoditas pangan dapat lebih merata dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam rangka memastikan kesinambungan dan perluasan dampak program, seluruh pihak menyepakati empat rekomendasi tindak lanjut yang bersifat konkret, yaitu (1) Penyebaran dan pengembangan komoditas unggulan berbasis kewilayahan, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif masing-masing daerah; (2) Penguatan integrasi program melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digagasi oleh Bank Indonesia guna memastikan sinergi kebijakan yang menyeluruh dan terkoordinasi; (3) Pemberian pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha dengan pendekatan edukatif, termasuk pengawalan teknis dan manajerial secara terstruktur; serta (4) Pemberian akses pembiayaan usaha yang seluas-luasnya kepada kelompok tani dan peternak, guna mendukung ekspansi kapasitas produksi secara mandiri dan berkelanjutan. keberlanjutan program sangat bergantung pada komitmen bersama, termasuk kelompok penerima manfaat sebagai pelaku utama di lapangan.
Penyerahan bantuan ini bukan sekadar seremoni dan simbolis, melainkan merupakan bagian dari komitmen nyata yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan program secara jangka panjang.
