Liputan07 | Banda Aceh – Bencana hidrometeorologi Banjir dan longsor di Aceh yang terdampak 18 kab kota turut berdampak faktor pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh. Lahan pertanian, jalur distribusi dan fasilitas umum lainnya membuat perekonomian Aceh pada tahun 2025 secara keseluruhan tumbuh pada kisaran 3.50-4,40% (yoy).
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Agus Chusaini kepada mitra jurnalis KPwBI Provinsi Aceh dalam acara Bincang Bareng Media (BBM), Rabu (21/1/2026).
Dijelaskan, Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan III 2025 mencapai 4,46% tumbuh dibawah nasional 5,04%.
Meski berdampak bencara, hingga November 2025 kinerja ekspor provinsi Acehasih baik, didorong oleh ekspor batubara dan kopi. Sementara inpor migas masih mendominasi inpor di provinsi Aceh kemudian diikuti pupuk.
Pembiayaan di provinsi Aceh masih tetap tumbuh pada 2025, meskipun lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi lain, perkembangan dana pihak ketiga juga tumbuh melambat, dengan pertumbuhan pada triwulan IV sebesar -1,51% (yoy).
Hingga Desember 2025, inflasi provinsi Aceh di angka 6,71 % (yoy), hal ini terjadi akibat bencara hidrometeorologi pada akhir November yang memutus jalur distribusi dan juga menganggu produksi berbagai komoditas. Selain itu bencara hidrometeorologi yang terjadi menyebabkan terjadi peningkatan harga di bulan Desember 2025 di hampir seluruh komoditas akibat terputusnya jalur distribusi. Lalu beberapa komoditas sudah mengalami penurunan harga pada awal tahun 2026.
Inflasi tertinggi terjadi di kabupaten Aceh Tengah akibat listrik padam dan putusnya akses jalan akibat longsor.
Berbagai upaya dilakukan BI Untuk mengendalikan inflasi. Seperti rapat koordinasi TPID, rapat koordinasi dengan perbankan, memastikan ketersediaan uang rupiah, operasi pasar dan berbagai hal lainnya.
Bank Indonesia provinsi Aceh senantiasa menjalin sinergi dgn pemerintah daerah dalam upaya pemulihan ekonomi pascabencana dan pengendalian inflasi. Untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, pada tahun 2025 BI aCeh akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengakselerasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
