Pada sisi lain Bupati Aceh Besar itu mengakui banyak usulan Pembangunan tak bisa dikabulkan, karena keterbatasan anggaran. Konsep Rp 1 m perkecamatan serta perdapil itu setidaknya menjawab usulan tersebut. Dan fokusnya adalah mewujudkan ketahanan pangan di Aceh Besar. Dana yang minim itu juga membuat Pemerintah Aceh Besar memotong anggaran nyaris di semua lini, termasuk memotong TPP Pegawai dari 14 bulan menjadi hanya 12 bulan.
Selain itu juga pengurangan SPPD, Belanja makan minum. TPP 14 bulan, kurang uang men jadi 12 bulan, SPPD, belanja makan minum juga secara sangat terukur. Karena semua harus focus kepada pemenuhan kebutuhan rakyat. “Efesiensi itu bukan hanya di kita, namun terjadi di seluruh daerah secara nasional. Dampaknya terjadi pengurangan ploting dana di sana sini, termasuk dana Pokok Pikiran (Pokir),” kata Syech.
Masih terkait efesiensi itu, tahun ini jumlah Pokir anggota DPRK Aceh Besar turun sekitar 30 persen. Yaitu turun ke angka Rp 700 juta dari sebelumnya yang rata rata Rp 1 miliar. “Dari informasi yang masuk ke kami, akumulasi Pokir itu memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun penurunan di Aceh Besar tak terlalu signifikan, yaitu dari angka Rp 1 miliar turun ke formasi Rp 700 juta per orang. Karena ada daerah yang hanya Rp 500 juta per orang serta yang tertinggi hanya Rp 800 juta per anggota dewan,” ungkap Syech.
Dalam kaitan pro rakyat itu juga, ditetapkan jika Dana Pokir tak bolah dipakai untuk SPPD atau biaya publikasi anggota dewan dimaksud. Karena dana untuk publikasi telah diplot di secretariat DPRK. “Dengan hati yang tulus saya mengajak semua pihak di Aceh Besar untuk memahami dan menerima secara bersama, kondisi riil skema anggaran Aceh Besar saat ini. Dengan sinergi dan kolaborasi eksekutif dan legislative Aceh Besar secara berkelanjutan, akan terwujud Pembangunan dan denyut ekonomi rakyat dan akhirnya mewujudkan kesejahteraan bersama.” pungkas Syech Muharram.()
