Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, Rapat Koordinasi Hilirisasi Nilam memberikan sejumlah rekomendasi. “Untuk mengatasi masalah fluktuasi harga karena permainan spekulan, maka diperlukan SRG bagi petani nilam di Aceh. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk merealisasikannya,” kata Robby.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, kata Robby, maka industri Aceh wajib memenuhi empat persyaratan utama. “Jaminan mutu, jaminan kontinuitas pasokan, praktik perdagangan yang adil, dan sistem ketertelusuran digital,” katanya.
Sudah jelas untuk memenui syarat tersebut maka Aceh membutuhkan industry refinery. “Saat ini, perkembangan industry nilam di Aceh berada pada tahap awal hilir yaitu perencanaan pembangunan industry refinery. Intinya diperlukan industri refinery dan sertifikasi produk melalui SRG,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penerapan SRG untuk komoditas Nilam Aceh kepada Kementerian Perdagangan. “Selain itu, melaksanakan pembinaan petani nilam secara terpadu, dan mendorong pembentukan asosiasi atau komunitas Nilam Aceh,” kata Robby.
Poin penting lainnya, adalah memperkuat sinergi sebagai wadah koordinasi petani dan pelaku usaha, sekaligus membentuk tim kerja lintas sektor untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, pengembangan industri, serta pemasaran Nilam Aceh secara berkelanjutan.
“Pemerintah Aceh akan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat guna membangun ekosistem industri nilam yang modern, berdaya saing, dan berorientasi ekspor.”
Pemerintah Aceh optimistis bahwa melalui penguatan tata kelola, pengembangan hilirisasi, penerapan SRG, pembangunan industri refinery, serta pembinaan petani secara berkelanjutan, komoditas Nilam Aceh akan semakin berdaya saing di pasar global.
“Memberikan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat peran Aceh sebagai salah satu pusat produks minyak nilam berkualitas terbaik di dunia,” kata Robby. []
