Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada program ini sebagai bagian dari visi pemerataan ekonomi. Ia meminta seluruh kepala daerah dan camat memfasilitasi proses Musdesus serta pengesahan badan hukum koperasi.
“Di Aceh, baru sekitar 10 persen desa yang melaksanakan Musdesus. Tapi tadi kami lihat langsung, gerakan sudah mulai cepat. Targetnya, akhir Mei seluruh gampong sudah melaksanakan Musdesus dan akhir Juni koperasi telah tercatat di Kemenkum,” ujar Bima.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan, pelatihan, dan identifikasi potensi desa agar koperasi yang terbentuk benar-benar sesuai dengan kondisi lokal. “Kami optimis, Koperasi Merah Putih akan berdiri kokoh di seluruh Aceh dan menjadi pilar kesejahteraan masyarakat,” ujar Bima Arya.
Acara ini turut dihadiri oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Plt. Sekda Aceh, Ketua PKK Aceh, para bupati/wali kota, kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, camat, keuchik, serta para tokoh masyarakat. []
