Liputan07 | Inflasi Provinsi Aceh hingga Januari 2026 tercatat sebesar 6,09 persen secara tahunan (year on year), dengan inflasi bulanan Januari sebesar 3,55 persen. Kenaikan ini dipicu dampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang mengganggu jalur distribusi serta produksi sejumlah komoditas strategis di berbagai daerah.
Tekanan harga terutama berasal dari komoditas pangan seperti beras, bawang merah, dan cabai merah, serta penyesuaian tarif listrik dan angkutan udara. Gangguan pasokan menyebabkan lonjakan harga di sejumlah wilayah, antara lain Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Takengon, dan Kuala Simpang.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan bahwa tekanan inflasi terutama disebabkan oleh terganggunya distribusi pascabencana. Namun, seiring perbaikan infrastruktur dan mulai normalnya pasokan, inflasi diharapkan dapat lebih terkendali pada bulan-bulan mendatang.
Bank Indonesia bersama Pemerintah Aceh dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus memperkuat langkah stabilisasi melalui pengendalian harga, kelancaran distribusi bahan pokok, serta operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Konsumsi yang bijak akan membantu menjaga stabilitas harga di tengah proses pemulihan distribusi,” kata Agus kepada awak media. kamis ( 26/2/2026).
