“Semua informasi dari teman-teman serikat tani nantinya akan kita dalami. Karena saat ini baru sebatas informasi dan akan dibuat laporan pengaduannya,” pungkas Dirreskrimum Polda Aceh.
Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan bahwa persoalan PT Bumi Flora merupakan masalah yang telah berlangsung cukup lama dan terjadi sejak masa pemerintahan bupati-bupati sebelumnya.
“Persoalan ini sudah menahun dan belum terselesaikan. Kedua belah pihak juga sama-sama ingin mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur akan terus berupaya mencari akar persoalan, termasuk terkait titik koordinat lahan cadangan yang sebelumnya dilepaskan kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan legalitas menjadi aspek penting dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut. Pemerintah daerah, katanya, membuka ruang kepada masyarakat untuk menyerahkan bukti-bukti kepemilikan atau legalitas lahan guna dicarikan solusi bersama.
“Kita tentu ingin menghindari aksi-aksi anarkis dan tetap menjaga iklim investasi di Aceh Timur. Karena kalau ini tidak bisa dijaga, investor lain juga akan ragu menanamkan investasinya di daerah kita,” kata Iskandar.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak dapat melarang aktivitas perusahaan selama PT Bumi Flora masih memiliki legalitas HGU yang sah dan dikeluarkan pemerintah.
“Kami berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai agar persoalan ini tidak terus berlarut dan menimbulkan dampak yang lebih besar di masa mendatang,” tutupnya.
