Liputan07 |Banda Aceh – Terkait dengan kisruhnya berbagai kritikan dari beberapa kalangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh Pj. Walikota Banda Aceh yang ingin melakukan proses mutasi pejabat eselon 2 dilingkungan pemko Banda Aceh, ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli kembali mengkritik keras Pj walikota Banda Aceh Almuniza Kamal.
Menurut Ramza, Almuniza tidak merespon atas kritikannya pada minggu yang lalu. Malah sekarang Pj. Walikota sudah terlalu jauh mengobok-obok tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah ditata kembali dengan baik oleh Ade Surya.
Ramza meminta Almuniza agar mendengar berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan agar pemerintahan Kota Banda Aceh tetap baik-baik saja sambil menunggu pelantikan walikota baru.
Ramza yang juga sebagai ketua Banleg, minta agar Almuniza segera menghentikan proses mutasi pejabat eselon 2 dilingkungan pemko Banda Aceh.
Menurut Ramza, selaku Pj walikota Banda Aceh yang hanya menjabat sementara sambil menunggu pelantikan walikota terpilih hasil pilkada, Almuniza tidak mempunyai kepentingan apapun untuk merombak para kepala OPD tersebut.
“Apa urgensinya bagi Pj walikota untuk melakukan uji kopetensi JPT pratama terhadap 18 kadis tersebut. Saya heran kenapa dia lakukan ini, apa kepentingannya bagi kelancaran pemerintahan yang sedang dijalankannya yang hanya dua bulan lagi bila jadwal pelantikan walikota baru dilaksanakan pada bulan maret ini”, ungkapnya.
“Almuniza harus mendengar berbagai ktitikan dari warga kota dan akademisi yang heboh terhadap bocornya surat permohonan dari Pj. Walikota kepada kepala BKN untuk melakukan
uji kompetensi JPT pratama terhadap 18 kepala OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh”, lanjutnya lagi.
Ramza berharap jangan sampai Almuniza justru membuat tatanan pemerintahan Kota Banda Aceh yang sudah mulai ada perubahan sejak dijabat oleh Pj walikota sebelumnya, sekarang justru akan rusak semuanya.
“Apabila proses mutasi ini tetap dilaksanakan, saya rasa pasti ada maksud yang kurang baik dari Almuniza terhadap jalannya pemerintahan yang akan dipimpin oleh Illiza-Afdhal kedepan nanti. Kalau benar ini tujuannya berarti Almuniza sangat tidak beretika dan akan merusak reputasinya sebagai salah satu Kadis di tingkat Provinsi”,
“Untuk apa dia mengutak atik susunan para kepala OPD. Seharusnya serahkan saja wewenang tersebut kepada walikota terpilih, karena mereka nantinya yang akan menjalankan pemerintahan ini selama lima tahun lamanya untuk membangun kembali Kota Banda Aceh kedepan nanti”.
