Selain itu, peserta pertemuan turut mengangkat isu strategis lainnya, termasuk pentingnya advokasi terhadap praktik illegal logging yang dinilai turut memperburuk dampak bencana. Mereka juga meminta konsolidasi data terkait wilayah terisolir, penyusunan standar prioritas penerima bantuan, serta penetapan tata kelola yang jelas dari fase tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh masukan tersebut disampaikan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Menanggapi seluruh masukan tersebut, Sekda menegaskan bahwa pemerintah Aceh berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi dan akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini juga menjadi ruang monitoring bersama untuk memastikan setiap langkah penanganan berjalan transparan, responsif, dan tepat sasaran. Sekda menambahkan, koordinasi lintas sektor juga akan terus ditingkatkan secara konsisten agar proses pemulihan Aceh pasca banjir dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan terarah. []
