Liputan07 | Banda Aceh – Hilangnya sejumlah fasilitas bermain anak di Taman Meuraxa menjadi alarm serius terhadap lemahnya perlindungan aset publik di Kota Banda Aceh. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan terus berulang dan mengurangi kualitas ruang publik yang menjadi hak masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh yang juga Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk memulihkan fasilitas yang hilang sekaligus memperkuat sistem pengamanan kawasan taman.
Menurut Tuanku Muhammad, Taman Meuraxa merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berolahraga, bersantai, dan menjadi tempat bermain anak-anak. Karena itu, hilangnya berbagai fasilitas permainan bukan hanya merusak sarana publik, tetapi juga mengurangi kenyamanan dan rasa aman masyarakat yang memanfaatkan taman tersebut.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Taman Meuraxa dibangun untuk memberikan ruang bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak serta menjadi ruang interaksi masyarakat. Jangan sampai fasilitas yang dibangun dari uang rakyat terus menjadi korban pencurian berulang,”tegas Tuanku Muhammad.
Ia menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai kehilangan beberapa unit fasilitas semata. Lebih dari itu, setiap aset publik yang hilang merupakan kerugian bagi masyarakat karena dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Menurutnya, Pemerintah Kota Banda Aceh harus segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh fasilitas yang hilang maupun rusak, mempercepat proses penggantian, serta memastikan seluruh wahana bermain kembali dapat digunakan oleh masyarakat.
Selain pemulihan fasilitas, Tuanku Muhammad juga mendesak adanya penguatan sistem pengamanan. Ia mendorong pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis, peningkatan pencahayaan taman, patroli rutin petugas, hingga evaluasi terhadap sistem pengawasan aset daerah.
“Jangan hanya memperbaiki setelah hilang, tetapi bangun sistem yang mampu mencegah pencurian sejak awal. Lebih baik pemerintah berinvestasi pada sistem pengamanan daripada terus mengeluarkan anggaran untuk mengganti fasilitas yang hilang,” ujarnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad menegaskan pihaknya akan mengawal persoalan tersebut agar menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh. Ia berharap perbaikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi diikuti dengan kebijakan yang mampu melindungi seluruh aset publik secara berkelanjutan.
