Liputan07 |Banda Aceh — Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), menegaskan komitmennya mendukung penuh penyusunan RPJM Aceh yang berpihak pada kepentingan rakyat. Bupati Syech Muharram berharap program-program yang dirumuskan melalui Musrenbang kali ini benar-benar menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat gampong.
“Kami dari Aceh Besar sangat mendukung visi pembangunan Aceh 2025–2029 yang dicanangkan Pak Gubernur Mualem. Harapan kami, setiap program harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta pemerataan pembangunan sampai ke pelosok gampong,” ujar Syech Muharram di sela-sela Musrenbang yang dibuka Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (9/7/2025).
Bupati Muharram Idris juga menekankan pentingnya keselarasan RPJM Aceh dengan visi besar Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menitikberatkan pada ketahanan pangan, kemandirian energi, serta pembangunan wilayah pinggiran.
“Visi dan misi yang kita tuju ini harus selaras dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo, yang fokus pada swasembada pangan, kedaulatan energi, dan penguatan desa. Hal ini juga sangat sesuai dengan visi dan misi pembangunan di Aceh Besar,” tambahnya.
Gubernur Mualem Paparkan Visi dan Tantangan Aceh
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa RPJM Aceh merupakan dokumen strategis yang harus disusun berdasarkan kondisi riil daerah serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Visi pembangunan Aceh 2025–2029 adalah ‘Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan’, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis Cap Sikureung,” jelas Mualem.
Misi tersebut meliputi penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, serta pelestarian lingkungan hidup.
Gubernur Mualem juga mengingatkan tentang tantangan utama yang akan dihadapi, yakni berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada tahun 2027. Untuk itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna memperjuangkan perpanjangan dana tersebut.
“Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA, demi kelanjutan pembangunan dan perdamaian di Aceh,” pinta Gubernur Mualem.
Selain itu, ia juga mengusulkan sejumlah program prioritas ke pemerintah pusat, seperti pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, pembangunan Jalan Luwak–Sibigo (Simeulue), Terowongan Gurutee (Aceh Barat), Jalan Krueng Geukuh–Bener Meriah, serta Jalan Cot Girek–Samarkilang (Aceh Utara–Bener Meriah).
