Menurut Aznal, SPAM Regional Aceh Besar-Banda Aceh menjadi salah satu proyek prioritas karena kebutuhan air bersih di dua wilayah ini terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan berkembangnya aktivitas ekonomi.
Asisten I Sekdakab Aceh Besar, Farhan, AP, memperkuat pernyataan Bupati dan Kadis Perkim. Ia menyebutkan bahwa masyarakat pada dasarnya sudah mendukung rencana pembebasan lahan. Namun, ia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam aspek legalitas.
“Secara umum, masyarakat setuju dan mendukung pembangunan SPAM ini. Tetapi saat pembebasan lahan nanti, harus diperhatikan status tanah, apakah itu tanah kasesa, tanah wakaf, atau tanah pribadi. Jangan sampai tanah wakaf atau kasesa berubah status menjadi tanah pribadi, karena itu akan menimbulkan masalah hukum. Kita harus hati-hati dan transparan,” ungkap Farhan.
Rapat koordinasi ini semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendukung percepatan pembangunan SPAM Regional. Dengan terwujudnya proyek ini, diharapkan kebutuhan air bersih untuk Banda Aceh dan Aceh Besar dapat terpenuhi dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan layanan dasar masyarakat.()
